Meneguhkan Perlawanan & Menolak “MAHAR” Politik Pilkada Serentak 2020

Dengan demikian bahwa larangan memberikan atau menerima imbalan dengan istilah “mahar politik” dengan tegas dilarang pada proses pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati maupun Wali Kota dalam kontestasi Pilkada tahun 2020. Memberikan atau menerima imbalan merupakan perbuatan melawan hukum. Sanksi pidana penjara dan sanksi adminitratif pembatalan calon atau denda dapat diterapkan kepada pelaku maupun calon.

Sarana penindakannya dengan mengoptimalkan sinergitas Pengawas Pemilihan dan Aparatur penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk menindak Pelanggaran Pidana Pemilihan. Akan tetapi ruang dan waktu peristiwa/perbuatan  memberi atau menerima imbalan memungkinkan juga terjadi diluar proses pencalonan atau tahapan pemilihan, sementara dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020, bahwa proses pencalonan yang dimulai dari pengumunan pendaftaran, penetapan dan pengundian nomor urut calon dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni s.d 09 Juli 2020. Permasalahan ini menjadi permasalahan hukum pemilihan ataupun hukum pidana lainnya yang menjadi kajian tersendiri. Oleh karena itu memaksimal upaya mencegah pelanggaran sebelum proses pencalonan menjadi sangat penting karena kewenangan dalam penindakannya cukup terbatas.

Upaya pencegahan sebelum proses pencalonan dapat dilakukan dengan upaya : Mengajak partai politik untuk menolak pemberian imbalan atau mahar politik dari setiap orang, anggota Partai politik atau lembaga dalam bentuk apapun.
Menghimbau Partai Politik atau bakal pasangan calon untuk bersama sama melawan dan menolak mahar politik atau imbalan dengan membuat fakta integritas sebagai komitmen moral.

Menghimbau bakal calon atau figur-figur yang dicalonkan untuk mengikuti proses penjaringan, rekrutmen pendaftaran dan proses pencalonan dengan jujur dan terbuka.

Mengajak dan menghimbau pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak berusaha mempengaruhi proses di partai Politik dengan cara-cara yang tidak jujur dan melawan hukum.

Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat mengawasi, mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan kepada pihak yang berwenang.

Oleh :

Afrizal, S.Pd.I., M.H
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *