Meneguhkan Perlawanan & Menolak “MAHAR” Politik Pilkada Serentak 2020

Perhelatan pesta demokrasi ditingkat local khususnya Provinsi Jambi akan digelar atau lebih dipahami pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 dengan agenda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta pemilihan Bupati/Wali Kota di 5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk periode 2020-2024.

Pemilihan/Pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada 23 September 2020 terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, tahapan persiapan telah dimulai pada oktober 2019 dengan terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020. Seiring berjalannya persiapan penyelenggaraan pilkada, sejumlah Partai Politik (Parpol) ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi khususnya telah melakukan penjaringan, seleksi atau membuka pendaftaran bakal calon kepala Daerah periode 2020-2024 yang bakal diusung.

Focus pertama public sebahagian tertuju pada bakal calon atau figur-figur calon yang layak atau yang menyatakan siap maju berkompetisi pada pemilihan Gubernur, Bupati atau Wali Kota kedepan, tentu Kepala daerah yang terpilih yang diharapkan kedepan adalah kepala daerah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil) lebih baik dari hasil pilkada sebelumnya.

Kedua, perhatian public tentang “mahar” politik. Banyak kalangan tampak lebih mempersepsikan soal mahar dengan praktik “jual beli” dukungan antara calon dalam pilkada atau pilgub (juga dalam pileg dan pilpres) dengan parpol. Karena itu, mereka memandang negatif praktik “mahar” dalam percaturan politik. Praktik mahar politik mencerminkan terjadinya pergeseran arti istilah atau konsep mahar (bahasa Arab mahr, bahasa Inggris dowry) dalam wacana publik Indonesia. Mahar yang semula terkait agama (Islam) kian populer dalam wacana dan praktik politik masa demokrasi pasca-Soeharto.

Baca : Mahar Politik, Politik Mahar

Namun “mahar” politik tidak dikenal dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan pemilu maupun pemilihan. Lebih dekat kata “mahar” politik dapat maknai dengan istilah “Imbalan”. Terkait Imbalan, Bagaimanakah larangan dan sanksinya..? dan bagaimana mencegah dan menindaknya..?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *